VIVAnews - Pakar hukum tata negara
Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan presiden secara adil dan bijaksana. Menurutnya, putusan MK akan berkaitan dengan presiden selanjutnya.
Dia lantas meminta MK belajar pada lembaga sejenis di Thailand saat memutuskan sengketa pemilu.
"MK di Thailand dapat menilai apakah pemilu konstitusional atau tidak konstitusional. Itu terkait legalitas pemilu itu sendiri. Sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusional dan legalitas pelaksanaan pemilu itu sendiri," jelas Yusril usai memberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di gedung MK, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2014.
Bagi Yusril, permasalahan substansi dan legalitas sangatlah penting dibanding jumlah suara yang dipermasalahkan. Substansi dan legalitas, imbuhnya, adalah aspek krusial dalam setiap pemilu.
"MK perlu mempertimbangkan aspek legalitas, memeriksa dengan seksama, memutuskan secara adil dan bijaksana. Karena presiden dan wakil presiden harus memerintah dengan legitimasi rakyat," ujarnya.
Yusril menambahkan adanya ancaman krisis legitimasi yang akan memicu instabilitas politik nasional bila MK tidak memutuskan sengketa dengan seadil adilnya. Kondisi instabilitas itu, menurutnya, akan mengganggu pemerintahan selanjutnya.
Keterangan saksi juga harus diperhatikan betul. Termasuk mencermati berbagai bukti yang diajukan.
"Ini menjadi acuan penting bagi para hakim konstitusi dalam memberikan putusan sengketa ini tanpa menghilangkan substansi yang memastikan prinsip luber dan jurdil," ungkapnya. (ita)
SUMBER: © VIVA.co.id
Home
